PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH SULAWESI BARAT

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66 ayat (1) “Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji”, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji PNS Kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor  11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji.

Dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  Sulawesi Barat telah melaksanakan kegiatan Sumpah/Janji PNS. Adapun kegiatan dilaksanakan pada hari Jum’at Tanggal 01 November 2019 bertempat di Aula Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sumpah/janji PNS diambil oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris, M.Si, dihadapan rohaniwan dan dua orang saksi kepada 264 orang PNS. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan prosesi pengambilan sumpah/janji PNS oleh Sekertaris Daerah Prov. Sulawesi Barat serta penandatanganan berita acara sumpah/janji PNS secara simbolis.

Dikutip dari sambutan Sekretaris Daerah, “tujuan pengambilan sumpah adalah untuk memastikan PNS secara normative, regulative  serta sudah memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh negara. Sumpah yang telah diucapkan membawa tanggung jawab diri dengan bangsa, menjaga pancasila dan UUD 1945 serta tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat. Sumpah selain disaksikan oleh diri sendiri dan para hadirin juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penting untuk seluruh peserta memegang teguh sumpah yang telah diucapkan”. Lanjut dalam sambutannya Sekertaris Daerah mengatakan “agar para peserta Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat mampu terus amanah, bekerja untuk kesejahteraan rakyat, mampu membantu mendorong teknologi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, serta mengutamakan kepentingan Negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan”. (radja)

DATA SIMPEG DIREKONSILIASI DI MAMASA

Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sebuah Sistem Informasi yang dirancang sebagai solusi untuk menangani berbagai hal dalam pengurusan kepegawaian mulai dari penyimpanan, pemusatan data secara terkomputerisasi, hingga menangani berbagai macam laporan yang berhubungan dengan kepegawaian yang dapat memudahkan PNS untuk meningkatkan kebutuhan Administrasi Kepegawaian

Kamis, 10 Oktober 2019, Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar selaku OPD yang bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi SIMPEG melaksanakan Rekonsiliasi Data Simpeg di Hotel Sajojo Kab. Mamasa. Peserta merupakan Operator Kepegawaian dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemprov Sulbar dan Operator Kepegawaian SMAN/SMKN se- Kab. Mamasa.

Acara yang berlangsung selama 2 (dua) hari tersebut, dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar Bapak H. ZULKIFLI MANGGAZALI yang didampingi oleh MUHAMMAD HISYAM SAID (Kabid. Formasi dan Pengembangan Pegawai BKD Prov Sulbar). Dalam sambutannya Kepala BKD menyampaikan bahwa pentingnya data yang akurat agar dapat membantu para pengelolaan kepegawaian dan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Beliau mengajak Petugas pengelola kepegawaian agar selalu mengupdate data PNS yang ada pada OPD nya masing-masing  dan melakukan rekonsiliasi data. Lanjut kepala BKD menghimbau apabila masih terdapat permintaan berkas kepegawaian, sampaikan ke Bkd Prov. Sulbar terkhusus pada Bidang Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian.

Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Data Simpeg,  AKZAN AHMAD (Kasubid Pengolahan Data Pegawai) menjelaskan “bahwasanya BKD Prov. Sulbar telah berupaya untuk selalu melakukan update data untuk setiap PNS yang ada di Pemprov Sulbar. Namun BKD tetap meminta partisipasi dari Operator OPD dan Operator Kepegawaian SMAN/SMKN dalam rangka memperoleh data yang lebih akurat”. Pelaksanaan Rekonsiliasi data, para Operator kembali diingatkan bagaimana cara penggunaan aplikasi dan bagaimana cara melakukan perubahan data PNS pada aplikasi SIMPEG.

Melalui moment ini pula MUHAMMAD HISYAM SAID (Kabid. Formasi dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Sulbar) menyampaikan “kedepan ada beberapa bentuk layanan yang akan membantu mempermudah pekerjaan dan informasi bagi pengelola kepegawaian terutama kepada PNS di lingkup Pemprov Sulawesi Barat yang berkaitan dengan layanan kepegawaian, yang antara lain: Klinik Informasi Kepegawaian (KLIK), Layanan Kartu Identitas Pegawai (KARIP), Manajemen Perpindahan Pegawai (MAPIA), Sistem Informasi Pengawasan Kehadiran asn (sipeke’dean). Dimana semua layanan tersebut sifatnya aplikasi yang tentunya telah mengarahkan kita kepada penerapan teknologi informasi”.  (radja)