Penyakit Indisipliner Masuk Klinik

Mamuju-Disiplin adalah sebuah kata sakral bagi seorang ASN, sebuah tuntutan yang terabaikan. Namun tidak demikian dengan makna kata Indispliner, seakan-akan kata itu telah melekat dengan status pegawai. Bahkan tumbuh anggapan jika indisiplin bagi ASN, tidak ubahnya bagai sebuah penyakit yang lama kelamaan akan menghasilkan banyak jenis pelanggaran.

Menurut Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat Suhamta, SH., M.AP, berangkat dari keprihatinan ini maka lahirlah sebuah gagasan/ide untuk membentuk sebuah Klinik yang ditempatkan di BKD. Jadi Klinik Konsultasi dibentuk karena ada penyakit kurang disiplin/indisiliner bagi PNS/ASN, banyak OPD yang belum memahami bagaimana cara menangani pelanggaran yang terjadi pada ASN yang ada di OPDnya. Klinik Konsultasi berfungsi untuk memediasi OPD atau ASN yang bersangkutan misalnya dalam masalah perceraian, disiplin kehadiran dan tindak pidana Korupsi yang belum terselesaikan.

Suhamta menambahkan bahwa klinik ini selain memberikan konsultasi terkait pelanggaran disiplin, juga terkait dengan persoalan hukum. Khususnya tindak pidana kejahatan jabatan, yang terwujud dalam tindak pidana korupsi. Namun begitu, Suhamta menjelaskan bahwa kewenangan klinik ini bukan sebagai pendampingan hukum. Kehadiran klinik sekali lagi hanya berada pada tataran penyelesaian administrasi kepegawaian, bukan pada tataran penyelesaian secara hukum.

Ketika ditanya kendala yang biasa ditemukan, Suhamta mengatakan bahwa Kompetensi Kasubag Kepegawaian dalam hal memahami Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Kasus Pelanggaran Kedisiplinan masih sangat kurang. Ada beberapa OPD yang tidak melaporkan jika ada pelanggaran kedisiplinan yang terjadi di OPD-nya. Masih kurangnya kepedulian dari masing-masing OPD, selama ini mereka hanya memahami bahwa BKD-lah yang harus menindaklanjuti bilamana terjadi pelanggaran kedisiplinan. Padahal yang perlu digaris bawahi adalah BKD hanya memberikan Rekomendasi dan Pengawasan.
Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa kepada PNS/ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kepadanya dijatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang, mulai dari Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Dan hukuman disiplin berat, yaitu memberhentikan secara tidak dengan terhormat bagi PNS/ ASN yang bersangkutan.

Harapnnya dengan adanya Klinik Konsultasi di BKD, tingkat pelanggaran kedisiplinan dapat diminimalisir. Oleh karena itu diharapkan kepada tiap OPD untuk melakukan Konsultasi kepada BKD, bilamana ada PNS/ASN yang melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin ini dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang bukan semata–mata untuk menghukum tanpa sebab. Suhamta mengatakan “Bekerjalah tanpa menilai pekerjaan itu dengan uang dengan kata lain bekerjalah secara ikhlas. Bekerja untuk Bangsa dan Negara khususnya untuk Daerah yang Malaqbiq”,Semoga Sukses.(Ummal)

Pengambilan Data Pegawai 100% Bukan PROPER

Mamuju-Selama beberapa bulan terakhir, bahkan mungkin sampai sekarang. OPD disibukkan dengan permintaan data yang dilakukan oleh BKD, mulai dari softcopy bahkan hardcopy. Dengan data ini, segala hak kepegawaian ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat diproses tanpa menyerahkan berkas lagi. Hal ini disampaikan oleh H. DARWIN SALEH, S.Pd selaku kepala Bidang Pengolahan data dan informasi Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Barat , Senin 27 November 2017 di temui diruang kerjanya.

Ketika ditanya mengenai perkembangan pengumpulan data, Darwin mengatakan “Alhamdulillah, Setiap hari ada perkembangan pemasukan data. Hanya memang sekarang masih terdapat OPD yang belum menyetorkan, tapi juga sudah ada yang seratus persen”. Tujuan dilakukannya pengambilan data ini adalah untuk melengkapi dokumen arsip pegawai. Harapannya dalam pemenuhan hak pegawai seperti kenaikan pangkat, pengembangan karier bahkan satyalancana, bisa langsung dipenuhi dengan cepat tanpa meminta berkas lagi kepada pegawai bersangkutan. Kekurangan berkas dalam prosesnya nanti, akan dilengkapi dengan hanya mengambil data yang telah disetorkan.

Darwin menambahkan, “kedepannya pihak BKD berencana memanjakan pegawai dalam pemenuhan haknya”. Pegawai tidak perlu lagi repot mengurus berkas, semua hak kepegawaian baik itu kenaikan pangkat maupun yang lain dapat langsung diterima. Ketika ditanya terkait sanksi apa yang diterima pegawai ketika tidak melakukan penyetoran data, Darwin menjelaskan “Secara tidak langsung pegawai tersebut akan terhambat dalam pemenuhan hak kepegawaiannya”.

Darwin menjelaskan bahwa keterlambatan pengumpulan data oleh OPD, disebabkan kesibukan masing-masing pegawai. Namun begitu, nantinya pihak BKD akan turun ke OPD guna meminta penjelasan terkait keterlambatan pengumpulan data tambah Darwin.

Terkait rumor yang berkembang jika pengumpulan data pegawai identik dengan Proyek Perubahan, Darwin membantah hal tersebut “pengumpulan data ini, 100% tidak ada hubungannya dengan Proyek Perubahan. Pengumpulan data ini, semata-mata untuk kepentingan pegawai itu sendiri”. Darwin mengakui bahwa permintaan data ini telah dilakukan sejak tahun lalu, namun data yang terkumpul hanyalah sebahagian kecil saja. “Tahun ini kita memaksimalkan pengumpulan data pegawai, sehingga dibutuhkan data softcopy dan hardcopy”. Darwin menghimbau kepada seluruh pegawai/ ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengumpulkan data ataupun melengkapinya, mengingat pentingnya data ini terhadap pegawai itu sendiri.(Amy Akram)

Evaluasi, Pemantapan serta Sinkronisasi ANJAB dan ABK dengan Kebutuhan Pegawai

Mamuju-Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi Penyusunan Kebutuhan Pegawai berdasarkan ANJAB dan ABK pada pekan lalu, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi dan pemantapan serta singkronisasi terhadap data ANJAB dan ABK. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah peserta 80 orang yang merupakan utusan OPD yang menangani kepegawaian dan operator ANJAB dan ABK.

ANJAB dan ABK merupakan instrument penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan ASN, khususnya pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan data ANJAB dan ABK, maka OPD akan mampu menganalisis struktur kebutuhan tingkat OPD masing-masing. Pada akhirnya, akan diperoleh jumlah formasi kebutuhan ASN secara total. Jumlah formasi ASN tidak lagi di dasarkan atas Intuisi semata, melainkan berdasarkan kondisi riil dan hasil analisis yang tepat.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 23-24 November 2017 Dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan verifikasi data ANJAB dan ABK atas hasil penginputan dari tiap-tiap OPD. Untuk selanjutnya melakukan simulasi penggunaan Aplikasi e-formasi, sehingga secara langsung kendala-kendala yang ditemui dalam aplikasi dapat di selesaikan.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyempurnakan ANJAB dan ABK serta mengetahui Kebutuhan Pegawai, hal ini diutarakan oleh Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Hisyam Said, S.Sos., M.Si disela-sela kesibukannya. Hisyam mengatakan “Selama ini ANJAB dan ABK belum ada yang sempurna, terkesan dilakukan sebagai penggugur kewajiban”, namun Hisyam optimis bahwa dengan support dan semangat kerja para pengelola kepegawaian di tingkat OPD, analisis akan dapat dilakukan.

Hisyam tidak menampik jika sampai sekarang belum dapat diketahui kebutuhan pegawai dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, “rata-rata OPD yang seharusnya memiliki tenaga fungsional, mereka belum analisis berapa kebutuhan tenaga fungsional yang seharusnya menjadi kewenangan yang ada di OPDnya dapat diketahui jumlahnya”. Hisyam menambahkan, “dalam melakukan analalisis terhadap jabatan pelaksana (staf) mereka masih hanya terfokus pada aturan lama, belum terlalu berpedoman pada PERMENPAN & RB Nomor 25 Tahun 2016”.

Ketika ditanya apa yang dilakukan kedepannya Hisyam mengatakan “kita masih menindaklanjuti dan masih akan melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya”. Hisyam menjelaskan bahwa pertemuan nantinya akan diselenggarakan bersama ORTALA (Organisasi Tata Laksana), membahas tentang penyempurnaan TUSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang ada di Sekretariat semua OPD. Bahwa TUSI sekretariat sifatnya seragam dengan pekerjaan-pekerjaan yang sama, demikian Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat menutup wawancara kami. (Amy Akram)

Sosialisasi Kebutuhan PNS berdasar ABK dan ANJAB serta Produk Ketaspenan

Mamuju-14/11/2017, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan sebuah kegiatan bertema Sosialisasi Penyusunan Kebutuhan PNS berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi ketaspenan bagi para calon penerima pensiun di tahun 2018 serta produk layanan taspen.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel D’Maleo Mamuju, dihadiri oleh seluruh utusan OPD Lingkup pemerintah provinsi sulawesi barat terdiri dari pejabat pengawas kepegawaian, para PNS yang akan memasuki masa pensiun dan para operator analisis beban kerja OPD.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibacakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Drs. Amujib, MM), menekankan bahwa kebutuhan PNS dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi yang bersifat elektronik. Hal ini telah diamanatkan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, namun begitu masih menunggu aturan pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan tercipta sebuah rancangan kebutuhan PNS yang riil dan akurat pada lingkup pemerintah provinsi sulawesi barat, sehingga tercapai suatu ketepatan waktu penyampaian kebutuhan tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada hari yang sama, Imam Syariat (Kepala Cabang TASPEN) memaparkan terkait program dan produk pelayanan dari TASPEN. Dengan tujuan memberikan pemahaman kepada ASN yang akan memasuki masa pensiun, sehingga para ASN mengetahui dengan jelas pentingnya dan produk-produk layanan TASPEN. (Amy Akram)