Evaluasi, Pemantapan serta Sinkronisasi ANJAB dan ABK dengan Kebutuhan Pegawai

Mamuju-Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi Penyusunan Kebutuhan Pegawai berdasarkan ANJAB dan ABK pada pekan lalu, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi dan pemantapan serta singkronisasi terhadap data ANJAB dan ABK. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah peserta 80 orang yang merupakan utusan OPD yang menangani kepegawaian dan operator ANJAB dan ABK.

ANJAB dan ABK merupakan instrument penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan ASN, khususnya pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan data ANJAB dan ABK, maka OPD akan mampu menganalisis struktur kebutuhan tingkat OPD masing-masing. Pada akhirnya, akan diperoleh jumlah formasi kebutuhan ASN secara total. Jumlah formasi ASN tidak lagi di dasarkan atas Intuisi semata, melainkan berdasarkan kondisi riil dan hasil analisis yang tepat.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 23-24 November 2017 Dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan verifikasi data ANJAB dan ABK atas hasil penginputan dari tiap-tiap OPD. Untuk selanjutnya melakukan simulasi penggunaan Aplikasi e-formasi, sehingga secara langsung kendala-kendala yang ditemui dalam aplikasi dapat di selesaikan.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyempurnakan ANJAB dan ABK serta mengetahui Kebutuhan Pegawai, hal ini diutarakan oleh Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Hisyam Said, S.Sos., M.Si disela-sela kesibukannya. Hisyam mengatakan “Selama ini ANJAB dan ABK belum ada yang sempurna, terkesan dilakukan sebagai penggugur kewajiban”, namun Hisyam optimis bahwa dengan support dan semangat kerja para pengelola kepegawaian di tingkat OPD, analisis akan dapat dilakukan.

Hisyam tidak menampik jika sampai sekarang belum dapat diketahui kebutuhan pegawai dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, “rata-rata OPD yang seharusnya memiliki tenaga fungsional, mereka belum analisis berapa kebutuhan tenaga fungsional yang seharusnya menjadi kewenangan yang ada di OPDnya dapat diketahui jumlahnya”. Hisyam menambahkan, “dalam melakukan analalisis terhadap jabatan pelaksana (staf) mereka masih hanya terfokus pada aturan lama, belum terlalu berpedoman pada PERMENPAN & RB Nomor 25 Tahun 2016”.

Ketika ditanya apa yang dilakukan kedepannya Hisyam mengatakan “kita masih menindaklanjuti dan masih akan melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya”. Hisyam menjelaskan bahwa pertemuan nantinya akan diselenggarakan bersama ORTALA (Organisasi Tata Laksana), membahas tentang penyempurnaan TUSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang ada di Sekretariat semua OPD. Bahwa TUSI sekretariat sifatnya seragam dengan pekerjaan-pekerjaan yang sama, demikian Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat menutup wawancara kami. (Amy Akram)

Leave a Reply

Your email address will not be published.