Penyakit Indisipliner Masuk Klinik

Mamuju-Disiplin adalah sebuah kata sakral bagi seorang ASN, sebuah tuntutan yang terabaikan. Namun tidak demikian dengan makna kata Indispliner, seakan-akan kata itu telah melekat dengan status pegawai. Bahkan tumbuh anggapan jika indisiplin bagi ASN, tidak ubahnya bagai sebuah penyakit yang lama kelamaan akan menghasilkan banyak jenis pelanggaran.

Menurut Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat Suhamta, SH., M.AP, berangkat dari keprihatinan ini maka lahirlah sebuah gagasan/ide untuk membentuk sebuah Klinik yang ditempatkan di BKD. Jadi Klinik Konsultasi dibentuk karena ada penyakit kurang disiplin/indisiliner bagi PNS/ASN, banyak OPD yang belum memahami bagaimana cara menangani pelanggaran yang terjadi pada ASN yang ada di OPDnya. Klinik Konsultasi berfungsi untuk memediasi OPD atau ASN yang bersangkutan misalnya dalam masalah perceraian, disiplin kehadiran dan tindak pidana Korupsi yang belum terselesaikan.

Suhamta menambahkan bahwa klinik ini selain memberikan konsultasi terkait pelanggaran disiplin, juga terkait dengan persoalan hukum. Khususnya tindak pidana kejahatan jabatan, yang terwujud dalam tindak pidana korupsi. Namun begitu, Suhamta menjelaskan bahwa kewenangan klinik ini bukan sebagai pendampingan hukum. Kehadiran klinik sekali lagi hanya berada pada tataran penyelesaian administrasi kepegawaian, bukan pada tataran penyelesaian secara hukum.

Ketika ditanya kendala yang biasa ditemukan, Suhamta mengatakan bahwa Kompetensi Kasubag Kepegawaian dalam hal memahami Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Kasus Pelanggaran Kedisiplinan masih sangat kurang. Ada beberapa OPD yang tidak melaporkan jika ada pelanggaran kedisiplinan yang terjadi di OPD-nya. Masih kurangnya kepedulian dari masing-masing OPD, selama ini mereka hanya memahami bahwa BKD-lah yang harus menindaklanjuti bilamana terjadi pelanggaran kedisiplinan. Padahal yang perlu digaris bawahi adalah BKD hanya memberikan Rekomendasi dan Pengawasan.
Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa kepada PNS/ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kepadanya dijatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang, mulai dari Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Dan hukuman disiplin berat, yaitu memberhentikan secara tidak dengan terhormat bagi PNS/ ASN yang bersangkutan.

Harapnnya dengan adanya Klinik Konsultasi di BKD, tingkat pelanggaran kedisiplinan dapat diminimalisir. Oleh karena itu diharapkan kepada tiap OPD untuk melakukan Konsultasi kepada BKD, bilamana ada PNS/ASN yang melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin ini dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang bukan semata–mata untuk menghukum tanpa sebab. Suhamta mengatakan “Bekerjalah tanpa menilai pekerjaan itu dengan uang dengan kata lain bekerjalah secara ikhlas. Bekerja untuk Bangsa dan Negara khususnya untuk Daerah yang Malaqbiq”,Semoga Sukses.(Ummal)

Leave a Reply

Your email address will not be published.