Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (PusbinJFK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom, Rabu 12 Maret 2025.
FGD ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan kebutuhan formasi JFK di wilayah Sulbar, sehingga dapat mendukung tata kelola kepegawaian yang lebih efektif dan profesional.
Turut bergabung dalam diskusi ini perwakilan dari Biro Organisasi serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemprov Sulbar. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan perencanaan dan pengelolaan ASN di Sulbar dapat semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan bahwa kegiatan FGD itu merupakan langkah strategis dalam memastikan kebutuhan JFK di lingkungan Pemprov Sulbar dapat dipetakan secara akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Melalui FGD ini, kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan fungsional di Sulbar dapat diisi oleh SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Perencanaan yang matang akan membantu meningkatkan efektivitas kerja ASN dan kualitas pelayanan publik,” ujar Bujaeramy.
Ia menambahkan, sinergi antara BKD, BKN, serta instansi terkait sangat penting dalam menyusun kebijakan kepegawaian yang berbasis data dan analisis kebutuhan yang akurat.
“Kami berharap hasil diskusi ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan manajemen ASN di Sulbar, sehingga setiap pegawai dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” tutupnya.
BKD Sulbar menegaskan bahwa hasil dari FGD ini akan menjadi dasar dalam perencanaan dan penataan jabatan fungsional, sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN dalam mendukung pelayanan publik di Sulbar.
