Mamuju — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan Asesmen Keamanan Informasi, di Ruang Rapat Bidang TIK, Persandian, dan Statistik Dinas Kominfo SP Sulbar, Selasa, 27 Mei 2025.
Asesmen Keamanan Informasi ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan Indikator 10 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu Penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE.
Kehadiran BKD Sulbar dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman dan terpercaya, sekaligus mendukung capaian nilai SPBE yang optimal sesuai arahan pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Asesmen yang berlangsung secara intensif ini menelaah berbagai aspek krusial dalam upaya memastikan keamanan data dan sistem informasi di lingkungan pemerintahan daerah. Pembahasan mencakup inventarisasi aset TIK, kelengkapan dokumen pendukung seperti surat tugas terkait manajemen keamanan informasi, hingga penilaian profil risiko keamanan informasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2025 dan formulir risiko register.
Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi pemerintah.
“Asesmen ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem keamanan informasi di lingkungan BKD dan seluruh OPD. Dengan identifikasi potensi kerentanan yang lebih akurat dan strategi mitigasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa data kepegawaian dan pelayanan publik berjalan dengan aman, efisien, dan akuntabel,” ujar Bujaeramy.
Ia menambahkan, hasil asesmen akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan internal yang lebih responsif terhadap tantangan digital dan ancaman siber di masa mendatang.
